 |
| (Seruan Aksi Demo depan gedung DPRD kab.Cianjur : Harry Cireng) |
Cianjur – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Kabupaten Cianjur meminta DPRD Kabupaten Cianjur turut mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan buruh dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan itu, buruh juga meminta agar DPR RI dapat menerima dan mempertimbangkan berbagai usulan yang disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pada Kamis, (10/9/2026).
Muhammad Anjar, biasa dipanggil Jojo, Ketua SPSI Kabupaten Cianjur menyampaikan, pihaknya mengapresiasi sikap DPRD Kabupaten Cianjur yang telah menerima aspirasi para buruh serta menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan pengesahan regulasi baru terkait perlindungan ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, teman-teman DPRD Kabupaten Cianjur sudah menerima kita dan mendukung sepenuhnya untuk sesegera mungkin disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru atau Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru,” ungkap perwakilan buruh.
Hasil audiensi tersebut, lanjutnya, DPRD Kabupaten Cianjur akan menyampaikan dukungan dan aspirasi buruh kepada DPR RI, baik dalam bentuk dokumen PDF maupun secara fisik.
“Untuk hasil audiensi, DPRD sudah mendukung sepenuhnya aspirasi kita dan akan segera mengirimkan secara PDF dan secara fisiknya kepada DPR RI,” ujarnya.
Menurut pihak buruh, percepatan pembahasan dan pengesahan regulasi tersebut dinilai penting mengingat adanya batas waktu yang menjadi perhatian para pekerja. Mereka berharap DPRD Kabupaten Cianjur dapat segera menyampaikan dukungan tersebut kepada DPR RI.
Aksi penyampaian aspirasi ini, kata buruh, juga dilakukan secara serentak oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, termasuk tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
“Jadi hari ini benar-benar serentak turun ke jalan menyampaikan pesan ini agar tersampaikan kepada DPRD,” katanya.
Para buruh berharap dukungan DPRD Kabupaten Cianjur dapat menjadi bagian dari penguatan aspirasi pekerja sehingga pembahasan dan pengesahan regulasi ketenagakerjaan baru dapat segera direalisasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap para pekerja.(Cr)
Social Header